 |
| Foto:pixabay |
VISTORBELITUNG.COM,Jakarta, Indonesia – Di tengah gejolak harga energi global, Indonesia tengah mempertimbangkan langkah strategis yang bisa berpotensi menghemat miliaran dolar, namun juga membawa risiko geopolitik yang signifikan. Berdasarkan informasi terbaru yang kami terima, pemerintah Indonesia sedang menjajaki opsi untuk mengimpor minyak dan gas dari Rusia, memanfaatkan harga yang jauh lebih kompetitif akibat sanksi Barat.
Wacana ini muncul seiring upaya Pertamina, perusahaan energi milik negara, untuk mencari sumber pasokan yang lebih efisien. Minyak Rusia dikabarkan bisa dibanderol sekitar $20-$22 per barel lebih murah dibandingkan harga pasar, sebuah diskon substansial yang sangat menarik bagi negara pengimpor minyak seperti Indonesia. Penghematan ini tentu akan sangat berarti bagi kas negara dan dapat membantu menekan inflasi di dalam negeri.
Namun, keputusan ini bukan tanpa konsekuensi. Langkah untuk membeli energi dari Rusia akan menempatkan Indonesia dalam posisi yang dilematis. Sekutu-sekutu Barat, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah menerapkan serangkaian sanksi ketat terhadap Rusia menyusul invasi ke Ukraina. Membeli minyak Rusia, meskipun tidak secara langsung melanggar sanksi PBB, dapat dipandang sebagai bentuk dukungan tidak langsung terhadap Moskow dan berpotensi menegangkan hubungan dengan mitra dagang dan strategis utama Indonesia.
Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri, yang enggan disebutkan namanya karena sensitifnya isu ini, mengungkapkan, "Kami harus menimbang dengan sangat hati-hati antara keuntungan ekonomis jangka pendek dan implikasi jangka panjang terhadap hubungan diplomatik kami."
Selain pertimbangan geopolitik, tantangan logistik juga menjadi sorotan. Jalur pengiriman baru dari Rusia ke Indonesia memerlukan perencanaan yang matang, termasuk aspek keamanan dan kapasitas transportasi. Mengingat sebagian besar infrastruktur pengiriman energi global didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan negara-negara Barat, Pertamina harus menemukan solusi kreatif untuk memastikan pasokan dapat tiba dengan aman dan efisien.
Hingga tanggal 26 Juni 2025, belum ada kesepakatan final yang dicapai. Namun, eksplorasi opsi ini oleh Pertamina menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi energi yang berkelanjutan dan terjangkau. Keputusan akhir akan menjadi cerminan dari keseimbangan antara pragmatisme ekonomi dan kebijakan luar negeri yang berhati-hati.
Dunia akan menantikan langkah Indonesia selanjutnya, apakah akan memprioritaskan keuntungan ekonomi jangka pendek yang signifikan, atau menjaga keseimbangan hubungannya dengan kekuatan global.