 |
| Foto:Kim Jong-un |
VISTORBELITUNG.COM,Pyongyang, Korea Utara – Korea Utara kembali menegaskan bahwa Amerika Serikat harus menerima statusnya sebagai kekuatan nuklir jika ingin dialog denuklirisasi berhasil. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan yang terus berlanjut di Semenanjung Korea dan kebuntuan dalam perundingan antara kedua negara.
Selama bertahun-tahun, Pyongyang secara konsisten menyatakan bahwa pengembangan senjata nuklirnya adalah langkah pertahanan yang sah untuk melawan apa yang mereka anggap sebagai ancaman permusuhan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka berpendapat bahwa status negara nuklir mereka kini adalah "fakta yang tak terbantahkan" dan bukan lagi alat tawar-menawar.
Mengapa Korea Utara Mendesak Pengakuan Ini?
Ada beberapa alasan mengapa Korea Utara terus mendesak Amerika Serikat untuk mengakui status nuklirnya:
Legitimasi dan Keamanan Bagi Pyongyang, memiliki senjata nuklir memberikan jaminan keamanan dan legitimasi di panggung internasional. Mereka melihatnya sebagai satu-satunya cara untuk mencegah invasi atau perubahan rezim yang dipimpin AS.
Penguatan Posisi Tawar Dengan memproklamirkan diri sebagai negara nuklir, Korea Utara berharap dapat memperkuat posisi tawarnya dalam setiap negosiasi di masa depan. Mereka ingin perundingan bergeser dari fokus pada denuklirisasi total menjadi pembahasan mengenai pengendalian senjata atau pengurangan risiko.
Pengakuan De Facto Korea Utara mungkin percaya bahwa dengan terus menekan untuk pengakuan, pada akhirnya mereka akan mendapatkan pengakuan de facto dari komunitas internasional, meskipun tidak secara resmi.
Amerika Serikat, di sisi lain, secara tegas menolak mengakui Korea Utara sebagai negara nuklir. Posisi AS dan PBB adalah denuklirisasi penuh, terverifikasi, dan tidak dapat diubah (CVID) dari Semenanjung Korea. Washington berpendapat bahwa pengakuan semacam itu akan memberikan legitimasi pada program senjata nuklir yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan berpotensi memicu perlombaan senjata di kawasan tersebut.
Negosiasi antara AS dan Korea Utara telah terhenti sejak kegagalan KTT Hanoi pada tahun 2019, di mana kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai konsesi yang signifikan. Sejak saat itu, Korea Utara telah meningkatkan uji coba rudal balistiknya, termasuk rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir, semakin memperumit upaya untuk menghidupkan kembali diplomasi.
Desakan Korea Utara untuk pengakuan sebagai kekuatan nuklir menciptakan dilema yang kompleks bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Jika AS tetap pada pendiriannya untuk menolak pengakuan, ada risiko Korea Utara akan terus mengembangkan program nuklirnya tanpa batas. Namun, mengakui Korea Utara sebagai negara nuklir bisa dilihat sebagai kekalahan diplomatik dan dapat mendorong negara-negara lain untuk mengejar kemampuan nuklir mereka sendiri.
Masa depan Semenanjung Korea tetap tidak pasti. Kemungkinan besar, dialog baru hanya akan terjadi jika ada perubahan signifikan dalam posisi kedua belah pihak, atau jika ada perantara yang mampu menjembatani perbedaan yang dalam ini. Tanpa terobosan diplomatik, ketegangan di kawasan ini kemungkinan akan terus berlanjut.