 |
| Foto:Tiongkok melalui bank sentralnya, People's Bank of China (PBOC), secara resmi mengumumkan larangan total terhadap semua transaksi yang berkaitan dengan mata uang kripto |
VISTORBELITUNG.COM,pemerintah Tiongkok melalui bank sentralnya, People's Bank of China (PBOC), secara resmi mengumumkan larangan total terhadap semua transaksi yang berkaitan dengan mata uang kripto. Langkah tegas ini merupakan puncak dari serangkaian tindakan keras yang telah dilakukan Tiongkok selama bertahun-tahun.
Pengumuman ini bukan hanya sekadar larangan, melainkan juga sebuah peringatan keras. Pihak berwenang menyatakan bahwa semua aktivitas bisnis yang terkait dengan kripto, seperti perdagangan, penambangan, dan promosi, dianggap sebagai aktivitas ilegal. Mereka juga berjanji untuk "dengan tegas menindak" spekulasi dan kejahatan finansial yang berkaitan dengan aset digital.
Tindakan keras ini sebenarnya bukanlah hal baru. Tiongkok memiliki sejarah panjang dalam mengatur dan membatasi kripto.
Terjadi pada Tahun 2013: Bank sentral melarang lembaga keuangan menangani Bitcoin.
2017: Tiongkok melarang penawaran koin perdana (ICO) dan memaksa bursa kripto domestik untuk tutup.
2021: Tiongkok melarang penambangan kripto secara massal, yang menyebabkan eksodus besar-besaran para penambang ke negara lain.
Kini, dengan larangan terbaru ini, Tiongkok memperkuat posisinya sebagai salah satu negara dengan regulasi kripto paling ketat di dunia.
Ada beberapa alasan utama di balik keputusan Tiongkok karena Stabilitas Keuangan Pihak berwenang khawatir bahwa sifat spekulatif kripto dapat menimbulkan risiko bagi sistem keuangan negara. Mereka ingin mencegah potensi gelembung aset dan menjaga stabilitas ekonomi.
Kontrol Modal Tiongkok memiliki kontrol ketat terhadap pergerakan modal. Kripto, dengan sifatnya yang terdesentralisasi, memungkinkan warganya untuk memindahkan uang ke luar negeri, yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
Kejahatan Finansial Kripto sering kali digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang. Dengan melarangnya, pemerintah berharap dapat menekan kejahatan semacam itu.
Promosi Yuan Digital Tiongkok tengah gencar mengembangkan mata uang digital bank sentral (CBDC) mereka sendiri, yaitu yuan digital (e-CNY). Kripto yang terdesentralisasi dianggap sebagai ancaman langsung terhadap dominasi dan kontrol pemerintah atas mata uang digitalnya sendiri.
Keputusan Tiongkok ini memicu gelombang kejut di pasar kripto global. Banyak aset kripto, termasuk Bitcoin dan Ethereum, mengalami penurunan harga sesaat setelah pengumuman.
Namun, di sisi lain, banyak analis percaya bahwa dampak jangka panjangnya tidak akan terlalu signifikan. Ini karena pasar kripto global telah beradaptasi dengan tindakan keras Tiongkok sebelumnya. Selain itu, banyak aktivitas kripto di Tiongkok sudah bergeser ke pasar gelap atau menggunakan VPN dan bursa terdesentralisasi (DEX) untuk menghindari pengawasan pemerintah.
Banyak penambang dan perusahaan kripto yang dulunya beroperasi di Tiongkok telah pindah ke negara-negara lain dengan regulasi yang lebih bersahabat, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Kazakhstan. Perpindahan ini membuat jaringan kripto menjadi lebih terdesentralisasi dan tangguh.
Meskipun demikian, larangan ini menunjukkan pandangan yang sangat berbeda antara Tiongkok dan banyak negara Barat yang cenderung mencari cara untuk mengatur dan mengintegrasikan kripto ke dalam sistem keuangan mereka. Tiongkok memilih untuk memutus hubungannya dengan kripto dan berfokus pada teknologi blockchain yang lebih terpusat dan dikendalikan oleh negara.
Keadaan XRP di tengah larangan kripto di Cina. Ini adalah pertanyaan yang menarik karena XRP memiliki karakteristik dan kasus penggunaan yang sedikit berbeda dari mata uang kripto lainnya seperti Bitcoin (BTC) atau Ethereum (ETH).
Secara umum, keputusan Cina untuk melarang kripto berdampak pada seluruh pasar, termasuk XRP. Saat berita larangan total muncul, biasanya terjadi penurunan harga di seluruh pasar kripto karena sentimen negatif. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran investor akan kehilangan akses ke pasar yang sangat besar seperti Tiongkok.
Namun, dampak spesifik terhadap XRP mungkin tidak seburuk mata uang kripto lain, karena beberapa alasan Salah satunya Fokus pada Pembayaran Lintas Batas Misi utama XRP adalah memfasilitasi pembayaran lintas batas yang cepat dan murah untuk lembaga keuangan. Ini berbeda dengan Bitcoin yang lebih sering digunakan sebagai "emas digital" atau aset penyimpanan nilai. Karena kasus penggunaan XRP lebih berorientasi pada institusi, ia mungkin tidak terlalu bergantung pada adopsi oleh investor retail di Tiongkok.
Regulasi yang Berbeda dari Ripple Labs, perusahaan di balik XRP, telah menghadapi pertempuran hukum yang panjang di Amerika Serikat mengenai status XRP sebagai sekuritas atau komoditas. Meskipun demikian, perusahaan tersebut terus berupaya untuk mendapatkan kejelasan regulasi di banyak negara lain. Status regulasi ini bisa memengaruhi bagaimana sebuah negara, seperti Cina, memandangnya.
Pengakuan sebagai Properti untuk Crypto di china Menariknya, meskipun Tiongkok melarang transaksi dan penambangan kripto, beberapa keputusan pengadilan di sana telah mengakui kripto sebagai "properti" yang memiliki nilai. Ini memberikan perlindungan hukum terbatas bagi pemiliknya, meski tidak melegalkan perdagangan. Ini bisa menciptakan ambiguitas yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak, meskipun risikonya tetap tinggi.
Jadi, sementara larangan di Tiongkok tetap menjadi berita negatif bagi pasar kripto secara keseluruhan, XRP mungkin memiliki ketahanan yang berbeda. Fokusnya pada pasar institusional global dan upaya untuk mendapatkan kejelasan regulasi di negara-negara lain, khususnya di Amerika Serikat, bisa menjadi faktor yang lebih dominan dalam menentukan arah harganya daripada kebijakan Tiongkok.