 |
| Foto:Israel dengan tegas menolak tuduhan yang dilayangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) |
VISTORBELITUNG.COM,YERUSALEM – Israel dengan tegas menolak tuduhan yang dilayangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa pasukannya telah melakukan pelecehan seksual dan bentuk kekerasan lainnya terhadap tahanan Palestina. Tuduhan ini muncul dari sebuah laporan yang disampaikan oleh komite ahli PBB.
Laporan yang dirilis pada bulan Februari tersebut mengklaim adanya "bentuk-bentuk kekerasan yang kejam dan tidak manusiawi" terhadap tahanan Palestina, termasuk tuduhan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak laki-laki. Laporan itu juga menyebutkan dugaan penelanjangan paksa dan ancaman pemerkosaan.
Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Israel mengeluarkan pernyataan yang menolak tuduhan tersebut sebagai "fitnah yang menjijikkan dan palsu." Juru bicara kementerian menyatakan bahwa tuduhan tersebut "tidak berdasar dan bermotif politik," serta merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk mendiskreditkan Israel.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) juga membantah keras tuduhan ini. Dalam sebuah pernyataan resmi, IDF menekankan bahwa semua interaksi dengan tahanan dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan prosedur operasional standar. IDF menambahkan bahwa setiap tuduhan pelanggaran akan diselidiki secara menyeluruh, namun tidak ada bukti yang mendukung klaim yang diajukan oleh PBB.
Tuduhan ini menambah ketegangan antara Israel dan PBB, yang telah lama berselisih mengenai perlakuan terhadap warga Palestina di wilayah yang diduduki. Organisasi hak asasi manusia, baik lokal maupun internasional, telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran tentang kondisi di penjara-penjara Israel, tetapi pemerintah Israel secara konsisten membela praktik mereka.
Penolakan keras dari Israel ini menggarisbawahi perbedaan pandangan yang mendalam antara kedua pihak, dengan Israel melihat laporan tersebut sebagai upaya untuk delegitimasi, sementara PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia bersikeras bahwa tuduhan tersebut harus diselidiki secara independen dan transparan.