 |
| Foto:Kenaikan PBB di Banyuwangi ini dikabarkan mencapai 100% hingga 300% |
VISTORBELITUNG.COM,Belum reda kehebohan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kini giliran Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang menjadi sorotan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memutuskan untuk menaikkan PBB secara signifikan, yang membuat banyak warganya terkejut dan mengeluh.
Kenaikan PBB di Banyuwangi ini dikabarkan mencapai 100% hingga 300% dari tahun sebelumnya. Kenaikan yang drastis ini tentu saja memberatkan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki lahan atau properti di lokasi strategis.
Sejumlah warga di Banyuwangi mengungkapkan kekecewaan mereka dan bahkan Salah satu Warga ada yang sudah mendirikan Posko-Posko Penolakan Terhadap Kanaikan Pajak PBB yang ada di Banyuwangi.
Dan ada informasi bahwa gerakan Masyarakat Banyuwangi Akan Mengadakan Demo pada tanggal 13/8/2025
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri memberikan penjelasan terkait kenaikan PBB ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, mengatakan bahwa penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) sudah lama tidak dilakukan. Menurutnya, NJOP yang digunakan selama ini tidak sesuai lagi dengan harga pasar. "Kenaikan PBB ini adalah penyesuaian untuk mengakomodasi nilai jual yang riil di pasaran. Ini juga merupakan upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan," jelasnya.
penyesuaian PBB ini tidak berlaku merata. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan, seperti lokasi, luas tanah, dan jenis bangunan. Ia juga memastikan bahwa kenaikan ini sudah melalui kajian dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Isu kenaikan PBB di Banyuwangi ini dengan cepat menyebar di media sosial. Banyak warganet yang mengunggah foto tagihan PBB mereka dan membandingkannya dengan tahun lalu. Sebagian besar warganet menyayangkan keputusan pemerintah daerah dan mempertanyakan urgensi kenaikan ini. Namun, ada juga sebagian warganet yang mendukung keputusan tersebut dengan alasan untuk meningkatkan PAD.
Isu kenaikan PBB di Pati dan Banyuwangi ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah lain. Penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.