 |
| Foto:Mendikdasmen Abdul Mu'ti |
VISTORBELITUNG.COM,Baru-baru ini, sebuah unggahan media sosial yang berisi tangkapan layar dengan judul "Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sindir DPR!" menjadi viral. Unggahan tersebut mengklaim bahwa dalam suatu rapat Komisi DPR RI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) melakukan sindiran halus terhadap para anggota dewan, dengan pertanyaan retoris: "Yang ternyata cuman lulusan sekolah paket C??".
Meskipun kebenaran konteks dan keaslian pernyataan tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut, viralnya narasi ini membuka ruang diskusi publik yang penting tentang dua hal utama: citra politik dan stigma terhadap pendidikan non-formal.
Pernyataan yang dianggap sebagai sindiran tersebut, sengaja atau tidak, menyoroti masih kuatnya stigma terhadap lulusan Paket C (program pendidikan kesetaraan untuk jenjang SMA). Di masyarakat, kerap muncul anggapan bahwa pendidikan kesetaraan adalah "jalan pintas" atau pilihan inferior dibandingkan pendidikan formal. Jika memang keluar dari seorang pejabat pendidikan, hal ini justru kontraproduktif dengan semangat Merdeka Belajar yang ingin memperluas akses dan menghargai berbagai jalur pendidikan.
Di sisi lain, viralnya berita ini juga mencerminkan ekspektasi publik terhadap kualitas dan kompetensi anggota legislatif. Masyarakat kerap mempertanyakan kapabilitas dan latar belakang pendidikan wakil rakyat. Pertanyaan "cuma lulusan Paket C?" terlepas dari konteksnya menggambarkan keraguan publik terhadap kompetensi personal, sekaligus mengingatkan bahwa yang lebih penting dari ijazah adalah integritas, kinerja, dan komitmen melayani rakyat.
Program Paket A, B, dan C adalah solusi bagi jutaan warga Indonesia yang karena berbagai keterbatasan ekonomi, geografis, sosial, atau waktu tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal. Program ini justru menjadi jembatan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja. Merendahkan jalur ini sama saja mengabaikan upaya pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun melalui berbagai alternatif.
Kejadian ini, nyata atau tidak, memberikan pelajaran:
Bagi pejabat publik,Setiap ucapan, terutama yang bernada merendahkan, berpotensi besar menjadi alat politik dan merusak citra. Pendidikan adalah hak semua orang, dalam jalur apa pun.Bagi masyarakat,Kita perlu menghilangkan stigma terhadap pendidikan non-formal. Hasil belajar dan kompetensi seseorang tidak bisa diukur hanya dari jenis ijazahnya.
Bagi sistem politik: Isu ini mengingatkan pentingnya transparansi dan peningkatan kualitas calon legislatif, bukan hanya dari segi formalitas pendidikan, tetapi juga dari kapasitas dan rekam jejaknya.
Viralnya isu "Mendikdasmen Sindir DPR" lebih dari sekadar kabar sindiran. Ia adalah cermin dari ketimpangan persepsi kita terhadap pendidikan dan sekaligus kritik terselubung terhadap kualitas representasi politik. Alih-alih berdebat tentang "siapa yang lulusan apa", momentum ini seharusnya mengarahkan kita pada diskusi yang lebih substantif: bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang adil dan sistem politik yang dipenuhi oleh orang-orang kompeten, berintegritas, dan bebas dari stigma. Bukankah tujuan pendidikan dari jalur mana pun adalah untuk mencetak warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter?