![]() |
Foto:Bupati Pati, Sudewo, secara tegas menolak tuntutan mundur |
VISTORBELITUNG.COM,Pati, 13 Agustus 2025 - Bupati Pati, Sudewo, secara tegas menolak tuntutan mundur yang diserukan oleh ribuan demonstran dalam aksi unjuk rasa besar-besaran hari ini. Pernyataan tersebut disampaikan Sudewo dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pasca demo, sekitar pukul 15.28 WIB.
Aksi demonstrasi yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, petani, dan buruh, menuntut agar Bupati Sudewo bertanggung jawab atas kebijakan kontroversialnya terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai sangat memberatkan warga. Kenaikan PBB yang mencapai 250% tersebut memicu kemarahan publik dan menjadi pemicu utama unjuk rasa.
Dalam konferensi persnya, Bupati Sudewo mengakui bahwa kebijakan tersebut memang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Namun, ia berdalih bahwa kenaikan PBB merupakan langkah yang harus diambil untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati.
"Saya tegaskan, saya tidak akan mundur dari jabatan ini. Saya dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan menjalankan amanah pembangunan. Kebijakan ini (kenaikan PBB) adalah bagian dari tanggung jawab itu," ujar Sudewo dengan nada tegas.
Meskipun demikian, ia juga menyatakan akan mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dan mencari jalan tengah terbaik agar tidak terlalu memberatkan masyarakat. "Kami akan duduk bersama dengan DPRD dan perwakilan masyarakat untuk mencari solusi. Yang jelas, kita tidak bisa menghentikan pembangunan," tambahnya.
Pernyataan Bupati Sudewo ini langsung menuai beragam reaksi. Sebagian besar demonstran kecewa dan menganggap sikap bupati tidak mencerminkan empati. Sementara itu, beberapa pihak lainnya menganggap penolakan mundur ini sebagai sinyal bahwa pemerintah daerah akan tetap melanjutkan kebijakan tersebut, meskipun dengan beberapa penyesuaian.
Situasi di Pati sendiri masih terasa tegang pasca aksi demo. Pihak kepolisian dan aparat keamanan bersiaga penuh untuk mengantisipasi potensi kericuhan lebih lanjut. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah segera mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, sehingga ketenangan di wilayah Pati dapat kembali tercipta.