 |
| Foto:vistorbelitung |
VISTORBELITUNG.COM,BRUSSEL – Uni Eropa dikabarkan akan secara resmi mengumumkan serangkaian opsi sanksi terhadap Israel pekan depan, sebagai respons terhadap operasi militer yang terus berlanjut di Jalur Gaza dan kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi manusia. Langkah ini menandai formalisasi pertama dari pembahasan sanksi yang sebelumnya telah beredar informal di antara negara-negara anggota.
Keputusan ini menyusul peninjauan internal oleh European External Action Service (EEAS), badan diplomatik Uni Eropa, terhadap kesepakatan perdagangan Uni Eropa-Israel yang menunjukkan adanya "indikasi pelanggaran" terhadap komitmen hak asasi manusia. Dokumen opsi sanksi ini diharapkan akan diserahkan kepada para diplomat Uni Eropa pada 9 Juli mendatang, dengan pembahasan lebih lanjut oleh para Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada 15 Juli. Tanggal tersebut juga menjadi batas waktu informal bagi Israel untuk menunjukkan perbaikan dalam situasi kemanusiaan di Gaza.
Penangguhan Penuh atau Sebagian dari Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel Perjanjian ini merupakan pakta luas yang mencakup kerja sama ekonomi di industri-industri utama, dialog politik, dan perdagangan. Penangguhan penuh akan memerlukan dukungan suara bulat dari seluruh 27 negara anggota, yang dinilai tidak mungkin mengingat keberatan dari sekutu utama Israel seperti Jerman, Republik Ceko, dan Hongaria.
Sanksi Bertarget Terhadap Individu Ini bisa mencakup menteri pemerintah Israel, personel militer, atau pemukim ekstremis yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Opsi ini dianggap sebagai yang paling realistis secara politik, serupa dengan sanksi yang telah diberlakukan oleh Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia.
Pembatasan Perdagangan Meskipun Komisi Eropa, yang bertanggung jawab atas kebijakan perdagangan Uni Eropa, kemungkinan akan menentang pembatasan ekonomi yang luas, pembatasan perdagangan tertentu dapat menjadi pertimbangan.
Embargo Senjata Opsi ini juga dianggap tidak mungkin terwujud, terutama karena Jerman merupakan pemasok senjata Eropa terbesar bagi Israel dan diperkirakan akan memblokir langkah tersebut.
Penangguhan Kerja Sama Ilmiah Menghentikan kemitraan dalam bidang ilmiah juga merupakan salah satu kemungkinan tindakan yang dapat diambil.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, sebelumnya menyatakan bahwa tujuan utama adalah "mengubah perilaku di lapangan" dan bahwa "jika situasi tidak membaik, maka kita bisa membahas langkah-langkah lebih lanjut."
Meskipun terdapat perbedaan pendapat yang mendalam di antara negara-negara anggota Uni Eropa mengenai tingkat tindakan yang harus diambil, tekanan untuk merespons situasi di Gaza semakin meningkat. Laporan EEAS menyoroti "tingkat pembunuhan dan cedera warga sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya," serta serangan terhadap rumah sakit dan perpindahan sekitar 90 persen populasi di wilayah tersebut.
Langkah Uni Eropa ini menunjukkan upaya untuk menggunakan pengaruh ekonominya guna mendorong perubahan dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah, meskipun tantangan untuk mencapai konsensus di antara negara-negara anggota tetap signifikan.