 |
| Foto: CZ Binance |
VISTORBELITUNG.COM,– Raksasa crypto exchange global, Binance, kembali tersandung masalah di Eropa. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Binance, bersama dengan beberapa perusahaan aset kripto lainnya, tengah menjadi fokus pemeriksaan intensif oleh otoritas Prancis terkait dugaan pelanggaran aturan anti-pencucian uang (Anti-Money Laundering/AML).
Laporan dari berbagai sumber internasional, termasuk Bloomberg, mengindikasikan bahwa otoritas keuangan Prancis telah memperketat pengawasan terhadap sektor aset digital, menargetkan sejumlah platform yang diduga memiliki kepatuhan AML yang lemah. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Prancis untuk memastikan perusahaan kripto mematuhi standar ketat yang dirancang untuk mencegah penggunaan aset digital dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Binance, yang telah berulang kali menghadapi masalah regulasi di berbagai yurisdiksi, disebut-sebut menjadi salah satu entitas yang paling disorot dalam gelombang pemeriksaan ini. Sebelumnya, bursa kripto terbesar di dunia ini sudah sempat menghadapi penyelidikan awal di Prancis sejak tahun 2023 terkait dugaan "pencucian uang yang diperberat" dan operasi sebagai penyedia layanan aset digital yang tidak sah.
Sumber yang mengetahui masalah ini mengungkapkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh unit kejahatan keuangan Prancis berfokus pada periode sebelum Binance berhasil mendapatkan lisensi Digital Asset Service Provider (DASP) dari regulator Prancis, Autorité des Marchés Financiers (AMF). Diduga, sebelum mendapatkan persetujuan, Binance beroperasi dan memasarkan layanannya secara ilegal di Prancis, serta tidak menerapkan prosedur Know Your Customer (KYC) yang memadai.
Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban uji tuntas pelanggan (due diligence) ini dikhawatirkan telah membuat platform tersebut menjadi saluran potensial untuk pelarian pajak, perdagangan narkoba, dan berbagai tindak pidana lainnya.
Gelombang pemeriksaan ini menunjukkan tekad kuat Prancis, dan juga Uni Eropa secara keseluruhan, untuk menindak tegas pelanggaran regulasi di tengah adopsi kerangka regulasi kripto Uni Eropa, MiCA (Markets in Crypto-Assets).
Respon Binance
Menanggapi laporan serupa sebelumnya, pihak Binance selalu menegaskan bahwa mereka mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di setiap yurisdiksi operasinya. Mereka menyatakan telah bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang Prancis dan regulator global lainnya.
"Di Prancis, pemeriksaan di tempat oleh regulator dan pemeriksa adalah bagian dari kewajiban regulasi yang harus dipenuhi oleh semua lembaga keuangan," ujar salah satu perwakilan Binance saat merespons kabar penggerebekan sebelumnya.
Namun, pengawasan ketat ini tidak hanya menargetkan Binance. Beberapa perusahaan kripto lain yang beroperasi di Prancis juga dilaporkan termasuk dalam lingkup pemeriksaan otoritas. Hal ini menggarisbawahi meningkatnya tekanan regulasi di seluruh Eropa terhadap industri kripto.
Kabar mengenai pemeriksaan anti-pencucian uang di Prancis ini berpotensi kembali memicu kegelisahan di kalangan investor, khususnya yang menggunakan platform global. Peristiwa ini terjadi setelah Binance, dan pendirinya Changpeng Zhao (CZ), pada tahun 2023 lalu telah mengakui bersalah atas tuntutan pelanggaran AML di Amerika Serikat dan setuju membayar denda historis senilai miliaran dolar.
Para analis memperkirakan bahwa tekanan regulasi yang berkelanjutan di pasar-pasar utama seperti Prancis akan memaksa crypto exchange untuk berinvestasi lebih besar dalam sistem kepatuhan, yang pada akhirnya dapat mengubah lanskap operasional industri aset digital secara signifikan.
Masyarakat dan investor kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari pemeriksaan ini dan sanksi apa yang mungkin akan dijatuhkan jika ditemukan pelanggaran serius oleh Binance dan perusahaan kripto lainnya.