 |
| Foto:'Pintu Belakang' Balkan untuk Energi Kremlin |
VISTORBELITUNG.COM,- Ketika Uni Eropa (UE) gencar menjatuhkan sanksi terhadap Rusia pasca-invasi ke Ukraina, data mengejutkan muncul ke publik. Perusahaan-perusahaan di Uni Eropa dilaporkan telah mengimpor Gas Alam Cair (LNG) Rusia senilai $30 miliar selama periode invasi berlangsung, dengan menggunakan jalur transit utama melalui Serbia, Hungaria, dan Bulgaria.
Laporan ini memicu perdebatan sengit tentang efektivitas sanksi energi UE. Meskipun negara-negara anggota secara terang-terangan berupaya mengurangi ketergantungan pada energi Rusia, terutama gas pipa, lonjakan impor LNG ini menunjukkan adanya kontradiksi antara retorika politik dan praktik dagang di lapangan.
Serbia, Hungaria, dan Bulgaria disebut-sebut menjadi jalur penting yang memfasilitasi aliran LNG Rusia masuk ke pasar UE.
Hungaria, yang dipimpin oleh PM Viktor Orban, dikenal sebagai salah satu negara anggota UE yang paling vokal menentang sanksi energi penuh terhadap Moskow, dengan alasan ketergantungan ekonomi yang tinggi dan risiko kelumpuhan pasokan. Sementara itu, Serbia dan Bulgaria juga memainkan peran penting dalam infrastruktur energi regional.
Data yang diungkap menunjukkan bahwa, di tengah upaya negara-negara besar UE untuk mencari alternatif energi, LNG Rusia justru mengisi celah permintaan dengan harga yang kompetitif. Impor ini tidak hanya memberikan pendapatan besar bagi Kremlin yang digunakan untuk membiayai operasi militernya di Ukraina, tetapi juga menunjukkan kerentanan Eropa dalam mencapai kemandirian energi yang total.
Sementara isu energi Rusia memanas, di sisi Atlantik, pertempuran politik lain terjadi di Capitol Hill (sebutan untuk Kongres AS), kali ini berpusat pada regulasi aset digital.
Tokoh-tokoh kunci dalam industri dan legislatif AS memberikan penegasan tegas tentang upaya mereka untuk membentuk masa depan kripto di Amerika. Salah satu pernyataan yang menarik perhatian adalah:
“We'll keep fighting for the future of crypto here on the hill!”
Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen para advokat kripto mulai dari CEO perusahaan besar hingga anggota kongres pro-inovasi untuk terus mendorong kerangka regulasi yang jelas dan mendukung inovasi.
Industri kripto di AS saat ini tengah menghadapi badai regulasi, di mana lembaga seperti SEC (Securities and Exchange Commission) dan CFTC (Commodity Futures Trading Commission) berebut yurisdiksi. Pernyataan "berjuang di The Hill" mengindikasikan bahwa perusahaan dan pendukung kripto tidak akan menyerah pada ketidakpastian regulasi, melainkan akan terus melobi untuk undang-undang yang menciptakan kejelasan pasar.
Perjuangan ini mencakup upaya untuk meloloskan RUU yang mengatur penerbit stablecoin, memperjelas aset mana yang dianggap komoditas atau sekuritas, hingga memastikan Amerika Serikat tetap menjadi pusat inovasi teknologi keuangan global.