![]() |
| Foto:Seorang pengunggah Vidio di medsos membagikan pengalamannya dalam scan barcode di kantor Polisi |
VISTORBELITUNG.COM,Kalimantan – Sebuah video yang menunjukkan barcode pelayanan publik bebas korupsi tidak dapat digunakan di salah satu kantor kepolisian di wilayah Polda Kalimantan viral di media sosial. Video tersebut telah menuai sorotan tajam dari warganet karena dianggap mencederai komitmen transparansi dan pelayanan bersih yang selama ini digaungkan Polri.
Dalam video yang beredar, terlihat seorang warga mencoba memindai barcode yang ditempel di area pelayanan publik. Namun, setelah dipindai menggunakan ponsel, barcode tersebut tidak mengarah ke laman pengaduan atau survei sebagaimana mestinya, melainkan tidak dapat diakses sama sekali.
Insiden ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas dan keseriusan implementasi sistem pengawasan berbasis digital yang seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas institusi. Barcode tersebut seharusnya menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau melaporkan praktik yang tidak sesuai.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Kalimantan belum memberikan pernyataan resmi terkait video yang viral tersebut. Masyarakat menunggu klarifikasi dan langkah perbaikan, agar komitmen transparansi dan reformasi birokrasi tidak hanya menjadi simbol semata, tetapi benar-benar dapat diakses dan berfungsi dengan baik.
