 |
| Foto:Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dan Mentri Pariwisata |
VISTORBELITUNG.COM,Rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno (nama sesuai periode, karena dalam teks disebutkan Widyanti Putri Wardhana sebagai Menpar pada Januari 2026) berlangsung tegang di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 21 Januari 2026. Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan kritik pedas terkait berbagai penghargaan yang diterima Kementerian Pariwisata.
Dalam rapat tersebut, Saleh menegaskan bahwa penjelasan mengenai penghargaan yang diraih tidak bisa hanya disampaikan secara tertulis. Ia menuntut penjelasan langsung dari Menteri Pariwisata mengenai jenis penghargaan yang diterima serta dampaknya bagi masyarakat.
"Jenisnya apa saja dan dampaknya apa untuk rakyat. Jawabannya enggak bisa tertulis," tegas Saleh.
Lebih lanjut, Saleh menyampaikan ketidakpuasannya dengan cara kerja menteri yang dianggap kurang responsif terhadap permintaan rapat dengan DPR. Dengan nada tinggi, ia menyatakan, "Kalau gak mau rapat, gak usah jadi menteri."
Pernyataan ini mencerminkan ketegangan antara lembaga legislatif dan eksekutif, di mana DPR menuntut transparansi dan akuntabilitas langsung dari pihak kementerian. Rapat ini menyoroti pentingnya komunikasi dan pertanggungjawaban langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait prestasi dan kebijakan yang diklaim oleh suatu kementerian.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Menteri Pariwisata mengenai kritik yang dilontarkan oleh Ketua Komisi VII DPR. Rencananya, rapat kerja ini akan dilanjutkan untuk membahas lebih dalam terkait kinerja Kementerian Pariwisata dan manfaat nyata dari berbagai penghargaan yang telah diterima.