 |
| Foto:Kota Venezuela |
VISTORBELITUNG.COM,Di tengah gejolak ekonomi dan hiperinflasi yang terus membayangi, sebuah kabar mengejutkan datang dari Caracas. Pemerintah Venezuela di bawah kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro dikabarkan memiliki simpanan Bitcoin (BTC) sebagai bagian dari cadangan negara, dengan estimasi jumlah yang mencapai ratusan koin.
Meski data spesifik dan terkonfirmasi mengenai kepemilikan aset kripto oleh pemerintah Venezuela sulit diperoleh, spekulasi ini menguat menyusul laporan-laporan sebelumnya mengenai upaya bank sentral Venezuela yang pernah menjajaki penambahan Bitcoin dan Ethereum ke dalam cadangannya.
Venezuela sebelumnya dikenal sebagai negara pertama di dunia yang meluncurkan mata uang digital yang didukung negara, yaitu Petro (PTR), pada tahun 2018. Petro diklaim didukung oleh cadangan minyak bumi Venezuela. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menstabilkan ekonomi dan menghindari sanksi keuangan internasional.
Namun, adopsi dan keberhasilan Petro di pasar internasional dipertanyakan, dan inisiatif ini dilaporkan dihentikan pada tahun 2024. Kegagalan Petro membuat pemerintah Venezuela diduga mulai melirik mata uang kripto yang lebih terdesentralisasi dan diakui secara global, seperti Bitcoin, sebagai alternatif di tengah krisis likuiditas dan sanksi.
Bitcoin sering kali digunakan oleh warga Venezuela sebagai "jalur kehidupan" (lifeline) untuk melindungi daya beli mereka dari devaluasi Bolivar yang masif dan inflasi yang tidak terkendali, serta memfasilitasi pengiriman uang (remitansi) dari luar negeri.
Kepemilikan Bitcoin oleh negara bisa jadi merupakan strategi Pemerintah Venezuela untuk mengamankan nilai aset dan memfasilitasi transaksi internasional yang sulit dilakukan melalui sistem perbankan tradisional akibat sanksi Amerika Serikat. Aset kripto memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa melalui perantara keuangan yang diatur secara internasional.
Jika kabar kepemilikan ini benar, dengan perkiraan jumlah di kisaran 240 Bitcoin, ini menunjukkan pergeseran kebijakan keuangan Venezuela yang semakin berani memasuki ranah aset digital, memanfaatkan karakteristik desentralisasi Bitcoin untuk mengatasi isolasi ekonomi yang mereka hadapi.
Meskipun demikian, parlemen Venezuela di masa lalu sempat menyatakan bahwa penjualan cryptocurrency oleh pemerintah dapat melanggar konstitusi, terutama jika melibatkan penggadaian cadangan sumber daya negara. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bank Sentral Venezuela atau Kementerian Keuangan mengenai jumlah pasti Bitcoin yang mereka pegang.
Keputusan Venezuela untuk menyimpan Bitcoin, jika terkonfirmasi, akan menempatkan mereka dalam daftar negara yang mulai mengintegrasikan aset digital ke dalam strategi keuangan kedaulatan mereka, meski dalam konteks yang sangat unik yaitu untuk bertahan dari krisis dan sanksi.