 |
| Foto: Pembahasan rancangan undang-undang di parlemen California |
VISTORBELITUNG.COM,Sacramento, California – Sebuah rancangan undang-undang yang kontroversial baru-baru ini lolos dari Majelis Negara Bagian California, memicu diskusi hangat di kalangan komunitas aset digital. RUU ini mengusulkan penyitaan Bitcoin (dan kemungkinan aset kripto lainnya) yang dianggap "tidak digunakan" atau tidak aktif di bursa setelah periode waktu tertentu.
Menurut informasi yang beredar, RUU ini memungkinkan negara bagian untuk mengambil alih aset digital yang telah tidak aktif selama tiga tahun berdasarkan undang-undang "Harta Tak Terklaim" (Unclaimed Property Law). Langkah ini menandai upaya signifikan pertama oleh negara bagian besar di Amerika Serikat untuk secara eksplisit memasukkan aset kripto ke dalam kerangka hukum harta tak terklaim tradisional.
Video yang beredar di media sosial menunjukkan momen pembahasan RUU ini di Majelis Negara Bagian California, dengan judul "Bitcoin Laws" (Hukum Bitcoin) yang menyertainya. Hal ini mengindikasikan bahwa legislator California mulai secara serius mengkaji bagaimana aset digital harus diperlakukan di bawah hukum yang ada, serta kebutuhan untuk menciptakan kerangka hukum baru untuk menghadapi pertumbuhan pesat industri kripto.
Rancangan undang-undang ini, yang kini sedang dalam perjalanan menuju Senat California, telah menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran
Definisi "Tidak Digunakan" Salah satu pertanyaan terbesar adalah bagaimana negara bagian akan mendefinisikan dan mengidentifikasi aset kripto yang "tidak digunakan" atau tidak aktif. Apakah ini hanya berlaku untuk aset yang tersimpan di bursa terpusat, ataukah juga dapat menjangkau dompet pribadi (self-custody wallets) di masa depan?
Hak Milik dan Kedaulatan Aset Komunitas kripto yang menjunjung tinggi prinsip desentralisasi dan kedaulatan individu atas aset mereka, melihat RUU ini sebagai potensi pelanggaran hak milik. Mereka berpendapat bahwa aset kripto, terutama yang disimpan secara mandiri, berbeda dengan rekening bank tradisional atau properti fisik lainnya yang bisa dengan mudah dianggap "tak terklaim".
Potensi Dampak pada Inovasi Ada kekhawatiran bahwa regulasi semacam ini dapat menghambat inovasi dan adopsi kripto di California, mendorong perusahaan dan individu untuk mencari yurisdiksi yang lebih ramah kripto.
Perlindungan Investor vs Pendapatan Negara Sementara negara bagian mungkin berargumen bahwa undang-undang ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan mengembalikan aset kepada pemiliknya yang sah (atau menyalurkannya ke kas negara jika tidak ada klaim), ada kekhawatiran tentang sejauh mana negara bagian berhak menyita aset digital.
Dengan RUU ini kini berada di Senat California, perdebatan diharapkan akan semakin intensif. Komunitas kripto, advokat hak privasi, dan pelaku industri kemungkinan besar akan melobi keras untuk memodifikasi atau bahkan menolak RUU ini. Hasil akhir dari proses legislatif ini di California dapat menjadi preseden penting bagi negara bagian lain di Amerika Serikat, dan bahkan secara global, dalam menghadapi aset digital yang tidak aktif atau tak terklaim.
Perkembangan ini menggaris bawahi urgensi bagi pemerintah di seluruh dunia untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang aset kripto dan menciptakan kerangka regulasi yang seimbang, yang dapat melindungi konsumen tanpa menghambat inovasi atau mengikis hak-hak dasar individu.